Menteri
PPN / Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menyarankan agar musyawarah desa
berperan penting dalam proses pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM). Diharapkan seluruh Kepala Desa atau Kelurahan dapat bekerjasama dengan
baik dalam penyaluran BLSM ini agar tepat sasaran. "Ada mekanisme menggunakan
musyawarah desa. Kan begini, kartunya (KPS) sedang proses dibagi karena itu
digunakan untuk raskin enggak ada masalah. Nanti di desa kan ada yang dapat
kartu tetapi bukan miskin, dia pasti lapor dong ke Kepala Desa, nanti ada
mekanismenya di situ," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Dia juga menyarankan untuk meminimalisir BLSM yang tidak tepat sasaran, maka
masyarakat harus melapor apabila mendapatkan BLSM sedangkan mereka tidak
termasuk kategori layak mendapatkan. "Yang memang kita harapkan, kalau dia
tidak miskin tapi dapat (BLSM) segeralah melapor. Supaya kartunya bisa
dikoreksi dan diberikan ke yang berhak," pungkasnya.
Dengan
turunnya saran dari Menteri PPN / Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, Kepala
Desa Giriklopomulyo mengambil tindakan untuk mengadakan musyawarah desa dengan
masyarakat untuk mengambil keputusan secara bersama dan transparan.
0 komentar:
Posting Komentar